"Akibatnya Pertamina harus siapkan dana Rp 15 triliun untuk siapkan itu, Rp 15 triliun itu dipendam saja," ucapnya dalam Dialog Energi Tahun 2013, di Balai Kartini, Kamis (11/7/2013).
Ia juga mempertanyakan standar ganda Pemerintah terhadap Pertamina, terkait permasalahan ketahanan energi. "Saya tidak tahu siapa yang bertugas menjaga ketahanan energi bangsa ini? Pertamina kah atau Pemerintah?," kata Afdal.
Menurutnya di negara-negara lain, ketahanan energi menjadi tugas pemerintah, sementara di Indonesia menjadi tugas perusahaan migas milik negara yaitu Pertamina.
Sementara disisi lain, ketika Pertamina ingin meningkatkan ketahanan energi Indonesia dengan membangun kilang, Pertamina harus ikut tender, bangun proyek energi lain harus tender, ingin ngebor minyak harus ikut tender.
"Kami jadi bertanya, mengapa pemerintah sikapnya standar ganda, belum lagi Pertamina harus menopang ide-ide kreatif pemerintah, harus distribusi elpiji non PSO (tidak bersubsidi) tapi dengan harga yang murah dengan subsidinya dilakukan Pertamina, tapi mau kembangkan investasi kita harus ikut tender juga," katanya.
(rrd/hen)
