Anggota Komisi XI DPR RI Nusron Wahid mencontohkan, realisasi anggaran edukasi dan perlindungan konsumen hingga Juni yang baru mencapai 4,7% atau setara Rp 3,11 miliar dari pagu sebesar Rp 65,27 miliar. Menurutnya, OJK banyak meminta anggaran, Namun realisasinya tidak signifikan.
"OJK melakukan kegiatan nggak bermutu tapi minta-minta biaya," ucap Nusron di Gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (9/7/2013).
Melihat kondisi ini, DPR akan mendorong penyerapan anggaran OJK untuk memaksimalkan penyerapan anggaran 2013. Hal ini diperlukan agar kinerja OJK bisa naik.
"Pertama kita harus kasih stimulus OJK karena serapan rendah. Ujungnya kinerja nggak optimal. Nah dari sekian banyak yang rendah. Yang paling mencolok edukasi dan perlindungan konsumen," terangnya.
(feb/dru)