Tim 7 yang terdiri dari Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Perindustrian, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Bappenas telah dibentuk sejak setahun lalu.
Deputi Perencanaan Infrastruktur dan Regional Kemenko Perekonomian Luky Eko Wuryanto memaparkan poin yang akan disampaikan nantinya soal beberapa BUMN yang akan terlibat dalam Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan yang merupakan bagian dari persiapan proyek.
"(Hasilnya) banyak. Yang jelas barang kali nanti akan memutuskan berapa BUMN yang bisa terlibat. Artinya kita minta eksplore itu yang akan kita lakukan," ujar Luky saat ditemui wartawan di kantornya, Jakarta, Selasa (16/7/2013)
Selain itu akan dilaporkan soal progres dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang menyangkut ruang lingkup teknis dari FS.
"Kemudian juga dari KemenPU tentukan ruang lingkupnya, Kalau mau FS kan FS seperti apa. Kemudian dialog dengan pemrakarsa dimana pembangunan jembatan nggak main-main," sebut Luky
Setelah laporan dari tim 7, akan ada keputusan untuk posisi perusahaan BUMN yang terlibat dalam FS proyek JSS. "Setelah itu kita akan lihat dengan keterlibatan BUMN ada nggak perubahan yang signifikan," ucapnya.
(hen/hen)
