Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, apa yang terjadi pada IHSG dan rupiah tidak menyebabkan perbankan kesulitan likuiditas.
"Tidak ada itu kekeringan likuditas di perbankan. Bank-bank sudah belajar banyak dari krisis, mereka sudah preemptive dan meningkatkan likuiditas mereka kalau ketidakpastian meningkat," ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Difi Johansyah saat berbincang, Kamis (22/8/2013).
Tolak ukur likuiditas yang kering di perbankan, menurut Difi, cukup dilihat dari kemampuan bank untuk menyetor Giro Wajib Minimum (GWM). Sejauh bank masih bisa untuk menyetor GWM, maka bank tersebut tidak bisa dibilang krisis.
Apakah bank yang mengajukan pinjaman ke BI bisa dibilang kesulitan likuiditas juga? Difi menerangkan, BI memang memberikan fasilitas lending facility dan term deposit jikalau tidak mampu mendapatkan pinjaman di Pasar Uang Antar Bank (PUAB).
"Jika mendadak tidak bisa meminjam ke PUAB, maka BI menyediakan fasilitas tersebut (lending facility dan term deposit). Dan itu adalah fasilitas yang biasa dipakai bank. Fasilitas jangka pendak yang diberikan ketika bank mengalami penarikan dana tiba-tiba," paparnya.
Nah, berbeda jika bank mengajukannya dalam bentuk Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) sebagai bentuk dari kekurangan bank untuk memenuhi GWM-nya.
"Ukuran paling akurat bank kalau kesulitan likuiditas adalah kalau bank tidak bisa memenuhi kewajiban GWM. Karena GWM adalah keharusan alat likuid yang ditempatkan di BI," tuturnya.
"Lagipula kalau masuk lending facility, bank itu mengagunkan alat likuid dia seperti SBI atau SBN. Artinya, bank itu masih punya alat likuid yang kemudian digunakan untuk mendapatkan pinjaman dari BI," imbuhnya.
Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaadmadja juga angkat bicara mengenai rumor kesulitan likuditas di industri perbankan. Jahja membantah telah terjadi kesulitan likuiditas.
"Likuiditas masih baik. Kesepakatan kita sesuai dengan arahan BI agar kita tidak terlampau agresif untuk memberikan pinjaman," terangnya kepada detikFinance.
Dikatakan Jahja, pengereman kredit ini sebagai bentuk untuk tetap menjaga ekonomi Indonesia agar pertumbuhannya baik dan tidak terganggu kredit macet.
(dru/dnl)
