"Itu menyangkut agak banyak. Satu, tentang buyback. Dua tentang Surat Utang Negara (SUN). Tiga, tentang obligasi. Empat, tentang dana pensiun," kata Dahlan saat menghadiri rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Kamis (22/8/2013).
Ia memastikan setiap kebijakan yang dilakukan perusahaan BUMN tergabung denggan koordinasi pemerintah.
"BUMN akan berada dalam koordinasi kebijakan pemerintah secara makro. Pokoknya BUMN tidak jalan sendiri. Ikut kesepakatan antara teman-teman yang berada di tim ini dan BUMN ada orang yang menjadi anggota tim itu, sehingga apa yang dilakukan BUMN menjadi koordinasi bersama," jelasnya.
Untuk dana pensiun, menurutnya juga tetap dalam koordinasi penuh dari pemerintah. Ia tidak ingin ada perusahaan yang tiba-tiba melepas saham.
"Jadi dana pensiun pun harus dalam satu koordinasi. Dana pensiun BUMN yah. Jangan sampai ada dana pensiun yang tiba-tiba cut lost dengan cara melepas saham. Toh nanti ujung-ujungnya yang harus bertanggung jawab adalah pendiri dan pendiri itu adalah BUMN masing-masing," pungkasnya.
(mkl/dru)
