"Untuk jangka pendek, rencana BUMN (Badan Usaha Milik Negara) buyback saham itu bisa dilakukan," kata Kepala Riset Trust Securities Reza Priyambada kepada detikFinance, Jumat (23/8/2013).
Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sudah memberi bocoran akan ada kebijakan baru dalam menghadapi anjloknya IHSG, salah satunya merestui perusahaan plat merah melakukan pembelian kembali (buyback) saham tanpa melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).
"Memang lebih cepat tanpa RUPS, tapi tetap harus melalui kordinasi direksi dan komisaris dulu. Tapi setidaknya ini hal paling cepat yang bisa dilakukan," jelasnya.
Selain itu, ia juga meminta Pemerintah memperhatikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) supaya kembal stabil. Menurutnya, jika rupiah bisa kembali menguat maka dengan sendirinya IHSG akan mengikuti.
Tapi ia tidak menyarankan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan (BI rate) dalam meredam inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah. Pasalnya, suku bunga yang naik akan membuat beban utang emiten semakin tinggi.
"Emiten-emiten ini kan punya banyak utang dalam operasinya. Nah, kalau suku bunga naik nanti beban utangnya akan semakin meningkat dan memperngaruhi kinerja," jelasnya.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Menteri Perekonomian Hatta Rajasa menyampaikan ada 4 paket kebijaka ekonomi yang baru dikeluarkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.
Keempat paket itu adalah, pertama, memperbaiki defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar dengan mendorong ekspor dan keringanan pajak kepada industri tertentu.
Pemerintah juga akan menetapkan pajak barang mewah lebih tinggi untuk mobil CBU dan barang-barang impor bermerek dari rata-rata 75% menjadi 125% hingga 150%.
Paket kedua menjaga pertumbuhan ekonomi. Pemerintah akan memastikan defisit APBN-2013 tetap sebesar 2,38% dan pembiayaan aman.
Paket ketiga menjaga daya beli. Pemerintah berkoordinasi dengan BI untuk menjaga gejolak harga dan inflasi dengan mengubah tata niaga daging sapi dan hortikultura, dari impor berdasarkan kuota menjadi mekanisme impor dengan mengandalkan harga.
Paket keempat mempercepat investasi. Pemerintah akan mengefektifkan sistem layanan terpadu satu pintu perizinan investasi.
(ang/dnl)
