Belanja dalam APBN tersebut diarahkan Jokowi untuk digunakan ke program-progran produktif, dan memberikan dampak besar bagi kemakmuran rakyat.
"Ini bukan uang pemerintah, apalagi presiden. Ini uang rakyat, amanah dari rakyat, harus kita kembalikan sebesar-besarnya kepada rakyat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyat," jelas Jokowi usai pembagian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2015 kepada seluruh kementerian/lembaga negara di Istana Negara, Jakarta Senin (8/12/2014).
Soal APBN 2015, nilai belanjanya Rp 2.039,5 triliun. Naik 8,7% dibandingkan nilai APBN 2014. Dari jumlah tersebut, sebanyak 31,8% atau Rp 647,3 triliun dialokasikan untuk belanja kementerian/lembaga. Lalu 31,7% atau Rp 647 triliun untuk transfer ke daerah. Kemudian 36,5% atau Rp 745,1 triliun dialokasikan untuk subsidi, pembayaran bunga dan pokok utang.
"Saya meminta kepada para menteri/kepala lembaga, gubernur, untuk segera bekerja keras mencapai program yang sudah kita sampaikan, kita juga berharap masalah diselesaikan dengan cepat. Kita banyak kendala di lapangan, kalau diselesaikan cepat, rakyat akan cepat mendapat manfaatnya," kata Jokowi.
Dia juga membahas soal penghematan anggaran rapat dan perjalanan dinas di kalangan pemerintah. Selain itu, penggunaan anggaran jangan lagi menumpuk di akhir tahun.
"Saya akan keluarkan Inpres agar pelaksaanan proyek maksimal bulan Maret. Karena memang seharusnya setelah penyerahan ini lelang bisa dilakukan. Pelaksanan nanti April proyek sudah dimulai semuanya," ujarnya.
(dnl/hds)
