Adapun 4 menteri yang rapat itu adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurabaya Bahar, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Pertemuan ini membahas isu yang kaitannya dengan upaya mempercepat pembangunan jalan tol. Baik Trans Jawa dan Trans Sumatera, terutama yang tadi diarahkan oleh Pak Presiden setelah penerimaan DIPA tadi," jelas Basuki usai rapat yang dilakukan di kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Medeka Selatan, Jakarta, Snein (8/12/2014).
Basuki menuturkan, proyek tol Sumatera dan Jawa terlambat karena pembebasan lahan. Pemerintah memiliki strategi untuk menggunakan dana APBN dalam pembebasan lahan.
"Kalau ada ruas-ruas jalan yang perlu diintervensi APBN, kita masuk," imbuh Basuki.
Soal pembebasan lahan, Basuki mengatakan, Menteri Agraria akan bertindak sebagai panglima pembebasan lahan tersebut.
Untuk tol Trans Jawa, Basuki menjelaskan, ada sejumlah ruas proyek yang bermasalah. Contohnya Pejagan-Batang dan Batang Pemalang. Sementara itu Trans Sumatera, yang akan dikerjakan adalah Bakauheni-Palembang dan Medan-Binjai.
Menurut Basuki, dana APBN cukup untuk membantu pembebasan lahan dalam proyek-proyek infrastruktur.
"Untuk pembebasan lahan, kita akan pakai Undang-Undang Nomor 2/2012. Kita pakai aturan yang sesuai dengan undang-undang itu. Kalau memang pada akhirnya masih sulit ya jalan terakhir konsinyasi," tutup Basuki.
(dnl/hen)
