"Saya kira kalau memang pengusahanya nakal, itu wajar saja. Nggak ada masalah," tutur Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto di sela acara Rapimnas Kadin di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Senin (8/12/2014).
Suryo mengakui, saat ini masih ada sejumlah pengusaha yang menunggak membayar pajak. Ini menyebabkan perbandingan antara wajib pajak dengan penerimaan pajak masih jauh dari ideal.
Menurut Suryo, masih ada banyak ruang untuk menggenjot potensi pajak. Namun, dia tak menyebut di sektor apa.
"Kalau kita lihat persentase pembayar pajak, apakah itu perusahaan atau perorangan secara proporsional dari jumlah penduduk, itu masih banyak ruang untuk ekstensifikasi intensifikasi," tuturnya.
Oleh karena itu, Suryo menyambut baik dengan adanya sanksi yang dicetuskan JK. Menurutnya, setiap warga negara punya kewajiban yang sama dalam hal perpajakan.
"Saya kira wajar, Karena itu kewajiban. Kewajiban pengusaha itu salah satunya membayar pajak," tuturnya.
Seperti diketahui, Wapres JK menyebut pengusaha pengemplang pajak bakal dikenakan sanksi layaknya koruptor, yaitu dicekal ke luar negeri.
"Koruptor kita cekal, nanti pembayar pajak yang dalam waktu tertentu tak bayar juga akan dicekal supaya jangan visit ke luar negeri. Kalau pajaknya tak dibayar, kalau akhir tahun plesir ke luar negeri, itu yang dipakai uang pajak," tegas JK.
(zul/hds)
