Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Induk Koperasi TNI AU (Inkopau-Pukadara) dan AP II, untuk mengosongkan aset penerbangan sipil di Bandara Halim Perdanakusumah. MA menyerahkan pengelolaan kepada PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS), yang 80% sahamnya dimiliki Lion Group dan 20% oleh Inkopau.
"Pada dasarnya ketiga pihak yakni ATS, AP II, dan TNI AU sudah duduk bareng dan sudah dapat kesepakatan besar. Kesepakatan besarnya ialah, menyadari bahwa Halim harus diselesaikan dengan musyawarah, bukan diselesaikan di proses hukum," kata Kepala Bagian Humas AP II Achmad Syahir kepada detikFinance Selasa (9/12/2014).
Setelah bersepakat tidak meneruskan ke ranah hukum, AP II dan ATS selanjutnya diminta melakukan pembahasan pengelolaan dan pengembangan terminal Bandara Halim untuk penerbangan sipil, secara korporasi, atau business to business (B to B).
Syahir menyebut, kesepakatan korporasi untuk menentukan posisi ATS di dalam pengembangan dan pengelola terminal Bandara Halim akan keluar dalam waktu dekat. Saat ditanya poin atau opsi pembahasan antara AP II dan Lion Group, Syahir masih belum menjelaskan. Alasannya pertemuan masih berlangsung.
"Proses teknisnya kita nggak refer ke putusan MA tapi bicara B to B. Nanti secara detail keputusannya akan segera kami beritahukan setelah ada kesepatakan B to B," ujarnya.
AP II, selaku BUMN operator bandara, memiliki aset di Bandara Halim berupa runway, apron, menara Air Traffic Control hingga parkir. Syahir membenarkan dari 21 hektar lahan sengketa sebelumnya memang ada aset-aset milik AP II yang masuk ke dalamnya, namun persoalan tersebut sudah dianggap selesai. Kini pihaknya fokus berbicara korporasi tentang posisi ATS di Bandara Halim.
"Ada bagian AP II seperti runway, apron terminal," jelasnya.
Sementara itu, Plt. Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Bambang Tjahjono menjelaskan, pihaknya sebagai regulator hanya sebatas memantau proses sengketa pengelolaan bandara. Alasannya pemilik lahan ialah militer. Meski demikian, ia menyebut sudah ada titik temu tahap awal namun untuk posisi lebih teknis masih diselesaikan secara korporasi antara AP II dan ATS.
"AP II sebagai penyelenggara bandara dan terminalnya dikerjasamakan dengan ATS kalau ingin jelasnya bisa tanya ke AP II atau TNI AU," kata Bambang.
(feb/dnl)
