Bahkan dalam acara Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2015, yang dihadiri Presiden Jokowi, para pengusaha furnitur menyampaikan persoalan ini. Jokowi juga merupakan pengusaha furnitur asal Solo, Jawa Tengah.
"Negara tetangga kita hanya memiliki luas seperenam dan jumlah penduduk sepertiga, tapi ekspornya sampai US$ 6 miliar, negeri itu adalah Vietnam," kata Ketua Umum Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) Soenoto saat memberikan sambutan dalam pembukaan IFEX di JIEXpo, Kemayoran, Kamis (12/3/2015).
Ia mengatakan bisnis Furnitur banyak menyerap tenaga kerja, hingga 400.000 tenaga kerja dapat terserap dari investasi US$ 1 miliar sektor ini. Namun bisnis furnitur masih banyak kendala seperti bahan baku, teknologi, keterbatasan desain dan lain-lain. Mereka khawatir rencana pemerintah mengekspor kembali kayu gelondongan akan memukul sektor ini.
Soenoto mengatakan bisnis ini membutuhkan dukungan pemerintah dalam hal regulasi lingkungan hidup, perindustrian, perdagangan, Polri, hingga Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
"Institusi terkait harus membantu untuk mengatasi hambatan seperti rencana ekspor kayu log (kayu gelondongan)," katanya.
Menurut Soenoto para pengusaha furnitur atau industri hilir, tak mesti harus memenuhi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Ia menyarankan SVLK sebaiknya diterapkan pada industri hulu.
"Kami pengrajin kayu tidak perlu ditanya kayunya legal atau tidak, tapi silakan diusut pemasok kayunya apakah itu ilegal atau tidak," pinta Soenoto.
(hen/hds)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
