"Masalah energi nasional dalam 15 tahun ini terjadi, karena bagi-bagi kue kekuatan politik. Di situlah masalah besarnya," kata Menteri ESDM Sudirman Said di acara diskusi 'Menanam Benih Kemandirian', di Gedung The Energy, SCBD, Sudirman, Jakarta, Sabtu (14/3/2015).
Sudirman memberikan contoh, ancaman krisis listrik yang di depan mata, dan beberapa daerah kekurangan listrik, karena proyek pembangkit listrik tidak terselesaikan. Ini karena para kontraktor listrik mempunyai kedekatan dengan partai politik.
"Misalnya kontrak pembangunan pembangkit energi listrik, itu proyeknya dibagi-bagi ke kontraktor-kontraktor. Sementara yang mendapatkan proyeknya bukan kontraktor yang punya kapasitas baik, mereka dapat karena kedekatan politik," ujarnya.
"Jadi, ketika proyek listriknya mangkrak, PLN menegur atau mau beri sanksi, yang ditegur (kontraktor) justru lebih galak. Akibatnya 10 tahun proyeknya tidak jalan," tambahnya.
Sudirman mencontohkan lagi, ada pembangkit listrik kekurangan gas, ada pula industri-industri kekurangan gas, hal ini terjadi karena ada perusahaan trader gas yang hanya bermodalkan kertas, tapi tidak punya infrastruktur.
"Makanya, dalam 4 bulan pemerintahan ini, kita benahi semua, tidak ada lagi lucu-lucuannya, tidak ada lagi PLN beli gas harus ke pihak ketiga, atau sebaliknya Pertamina atau PGN jual gasnya ke pihak ketiga, lalu gasnya dibeli BUMN. Sekarang penataan energi sudah lebih baik, SKK Migas, Pertamina, PGN, PLN, dan Kontraktor Kontrak Kerjasama duduk bersama berdialog, selesaikan masalah," tutupnya.
(dna/rrd)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
