Ekonom yang juga Komisaris Independen Bank Mandiri, Anton Gunawan, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya berkisar di angka 5,3% atau lebih rendah dari asumsi pemerintah yang menargetkan bisa di level 5,7%.
"Kita nggak yakin growth 5,6%-5,7%, forecast kita di 5,3%. Secara umum pertumbuhan ekonomi cenderung rebound tapi enggak meningkat pesat banget dan enggak seoptimis pemerintah atau bahkan DPR dalam APBNP kemarin tadinya 5,8% ke 5,6%, tapi DPR maunya 5,7%. Menurut kita itu pun susah tahun ini," jelas dia di acara Laporan Economic Insight Asia Tenggara Kuartal I-2015 oleh Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) di Finansial Club Graha CIMB Niaga, Jakarta, Kamis (12/3/2015).
Anton menjelaskan, target pertumbuhan ekonomi tersebut melihat pada berbagai program ekonomi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena ada kekhawatiran belum berjalan dengan cepat segala percepatan infrastruktur yang menjadi backbone atau tulang punggung tumbuhnya perekonomian Indonesia.
Inflasi diperkirakan akan berada di rentang 4-6% tahun ini dengan melihat berbagai indikator. Di bulan Maret-April saja diperkirakan akan bisa membaik karena musim panen raya.
Anton menjelaskan, proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut juga dengan melihat asumsi Current Account Deficit (CAD) akan bisa ditekan di bawah 3% atau lebih optimis dari perkiraan Bank Indonesia (BI) yang sedikit di atas 3% tahun ini.
Suku bunga acuan BI atau BI rate juga diperkirakan akan turun 25 bps karena kemungkinan akan ada justifikasi inflasi lebih rendah.
"Tahun depan mungkin bisa PE 5,7%, karena terkait investasi infrastruktur yang menurut saya bisa jalan tapi belum cepat tahun ini," terang dia.
Selain itu, kisruh politik antara KPK-Polri saat ini memberikan pandangan negatif terhadap berbagai investor atas penegakkan hukum di Indonesia.
"Soal KPK Polri, sejak masuknya Jokowi dan timnya ada satu visi atau paradigma yang mulai muncul di kalangan investor terutama asing, intervensi mulai meningkat, itu yang dirasakan, itu mulai mengganggu. Perlu dilakukan reformasi birokrasi, memang agak susah," kata Anton.
(drk/ang)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
