Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani saat menyampaikan sambutan dalam rapat kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
"Saatnya mendorong swasta berpartisipasi untuk kemajuan bangsa ke depan. Modal utama dalam bangsa ini jangan semua dibebankan kepada pemerintah. Pemerintah dan rakyat yang swasta harus bergotong royong," kata Puan di Auditorium LIPI, Sasana Widya Sarwono, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/3/2015).
Menurut Puan, keterbatasan dana adalah tantangan klasik yang dihadapi lembaga penelitian di Indonesia. Penyediaan kucuran dana untuk perkembangan riset iptek di Indonesia tak sepesat di negara lain. Pemerintah pusat masih dominan dengan angka 81,1%.
"Dukungan dana riset selama ini masih didominasi pemerintah, dengan 81,1%. Sedangkan swasta 14,3%, perguruan tinggi hanya 4,6%. Keseluruhan anggaran riset hanya berkisar 0,08% dari PDB (Produk Domestik Bruto)," papar Puan.
Dibandingkan negara berkembang seperti India dan China, lanjut Puan, Indonesia masih tertinggal. Semestinya anggaran yang ideal untuk penelitian di Indonesia adalah 2% dari PDB. Angka ini sesuai rasio yang direkomendasikan badan PBB, Unesco.
"Total dana kita 0,08%. Ini masih tergolong rendah dibandingkan Tiongkok dan India yang masing-masing anggaran riset 1,9% serta 1,2%," tambah Puan.
Puan melanjutkan, bila memiliki iptek berkualitas maka Indonesia bisa bersaing di dunia internasional.
"Dari 12 pilar indeks kompetitif global, harus merujuk 4 pilar yang masih tertinggal yaitu infrastruktur, kesiapan teknologi, pendidikan tinggi, dan inovasi. Kita tentu berharap peringkat daya saing Indonesia terus meningkat secara berkelanjutan," sebutnya.
(hat/hds)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
