"Sebenarnya belum bisa di-judge. Karena dalam ukuran enam bulan masa kerja, kan SKK Migas baru aktif Februari jadi belum bisa diukur ada capaian atau tidak, karena yang dilakukan masih dalam perencanaan. Jadi belum bisa diukur," ungkap Chatib saat meninggalkan kantornya, Jakarta, Rabu (14/8/2013)
Dalam prosesnya, Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan SKK Migas lebih dalam persoalan lifting minyak. Tahun ini ada penurunan target lifting, yaitu lifting turun menjadi 840 ribu barel per hari.
"Kan Wakil Menteri Keuangan jadi Komisi Pengawas untuk SKK Migas," sebut Chatib.
Ia berharap, persoalan ini segera dituntaskan secara hukum. Apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurutnya harus didukung.
"Untuk setiap proses hukum yang terjadi dan dilakukan oleh KPK harusnya kita dukung," ujarnya.
Seperti diketahui KPK telah menetapkan Rudi Rubiandini sebagai tersangka dugaan kasus suap yang melibatkan Kernel Oil. Melalu Keppres No 93 Tahun 2013, Presiden SBY menugaskan Wakil SKK Migas Johannes Widjonarko menjadi kepala SKK Migas.
(hen/hen)
