Jika proyek ini sukses, maka kawasan jantung Jakarta pada tahun 2018 akan dilingkari rel kereta layang sepanjang 25,4 Km. Jokowi memiliki andil terhadap kelanjutan proyek Rp 700 miliar ini.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedi Priatna mengatakan proyek sudah diatur dalam Perpres No.83 tahun 2011, PT KAI (Persero) sebagai pelaksananya.
"Itu kan proyeknya sebetulnya sudah ada Perpres-nya No 83 kepada PT KAI tahun 2011," ungkapnya saat berbincang dengan media di kantornya, Jakarta, Kamis (15/8/2013).
Namun ada beberapa alasan yang membuat proyek tersebut tidak jalan antaralain soal saling lempar tanggung jawab antara Pemda dan PT KAI.
"Tapi sampai hari ini nggak jalan. Karena saling klaim. Kalau KAI bilang tetap tidak akan capai 1,2 juta penumpang karena ada 35 pelintasan sebidang. Jadi harus ada flyover dan underpass. Jadi kalau ada pelintasan sebidang kan susah," jelasnya.
Pada bulan Mei 2013, Gubernur DKI Jokowi mengirimkan surat kepada Bappenas dan Kementerian Perhubungan.
"Sehingga Gubernur DKI Jokowi sekarang ngirim surat ke Bappenas dan Kemenhub. Gubernurnya cerita kan punya keterbatasan dana. Jadi satu flyover itu biayanya Rp 300 miliar. Jadi diminta untuk dibiayain pemerintah pusat saja," ujar Dedi
Ia menuturkan Jokowi juga meyempurnakan konsep yang ada. Kemudian pemerintah pusat juga melihat kebutuhan proyek ini harus segera dimulai.
"Gubernur bilang itu bagian barat sudah banyak jalan tol. Jadi yang dimungkinkan bagian timur saja. Kita langsung rapatkan ke Wapres (wakil presiden), jadi Bappenas, Kemenhub dan DKI Jakarta untuk kaji elevated ini," jawabnya.
"Akhirnya kita kaji, tangal 31 Juli, kajian dikirim ke Pak Wapres, kalau bisa hanya timur saja dari Pak Gubernur, tapi akhirnya di rekomendasikan seluruhnya (melingkar)," sambung Dedi.
(hen/hen)
