Anggota Komisi VII DPR RI Satya W Yudha mengatakan, saat kasus ini muncul ke permukaan, maka secara otomatis akan diperhatikan para investor karena merasa tidak pasti dan menimbulkan keraguan.
"Ini yang mesti kita perhatikan karena mau tidak mau ini akan diperhatikan oleh banyak stakeholder, sehingga akan menimbulkan ketidakpastian atau keraguan," ungkap Satya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2013)
Bahkan menurut Satya, investor bisa mengurungkan niat untuk masuk ke Indonesia. Bahkan, menurutnya bisa jadi investasi yang sudah masuk ditarik kembali.
"Kalau keraguan itu pasti ada. Orang kita tenang saja, harga minyak dunia bisa kayak begini. Negara lain punya iklim investasi bagus mereka pindah ke sana kok," sebutnya.
Ia menuturkan, negara-negara akan terus berlomba untuk meyakinkan investor agar dapat menanamkan modalnya. Jika Indonesia tidak siap, maka investor tidak akan tertarik untuk datang.
"Negara-negara itu berlomba, promosi di tempat aku itu lebih enak dan lain-lain, yang seperti itu. Jadi kalau kita tidak bisa bersaing dengan para tetangga kita dengan sesuatu hal yang bisa memacu investasi ya mereka akan lari ke sana," jawab Satya.
Satya mengharapkan, pemerintah segera mengambil sikap yang tegas. Sebab posisi SKK Migas saat ini tepat di bawah pemerintah. Berbeda halnya dengan sebelumnya saat masih BP Migas.
"Kalau sekarang SKK Migas kan murni pemerintah. Sehingga bisa intervensi pemerintah. Makanya pemerintah segera mengambil sikap. Supaya tidak ada keraguan," pungkas Satya.
(dnl/dnl)
