Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menceritakan, sedikitnya akan ada 8.000 unit hunian yang akan dibangun di kawasan perbatasan.
"Dibangunnya terutama yang dekat akses perbatasan," terang Basuki saat ditemui detikFinance di ruang kerjanya akhir pekan lalu.
Dari 8.000 unit yang akan dibangun, sambung dia, sebagian besar berupa rumah tapak namun ada juga bangunan berupa twin block alias rumah susun.
Untuk rumah tapak, lanjut dia, akan disediakan rumah instan sederhana sehat alias Risha setara rumah tipe 36 atau memiliki luas 36 meter persegi.
"Di perbatasan ada Risha yang bisa kita gunakan. Itu dari Balitbang (Badan penelitian dan pengembangan) kita," ujar dia.
Untuk urusan dana, diperkirakan akan menelan Rp 700 miliar yang akan dipenuhi dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan untuk sektor perumahan yang dikelola oleh Kementerian PUPR).
Sayang, ia masih enggan merinci informasi perihal penyedian hunian di kawasan perbatasan ini. Ia berdalih, saat ini pihaknya masih menunggu penetapan lokasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Namun ia menjelaskan, penyediaan rumah ini terutama akan diperuntukkan bagi aparatur negara dan aparat keamanan (TNI/Polri) yang bertugas di kawasan perbatasan. Sebagian pula akan diperuntukkan bagi warga masyarakat perbatasan yang selama ini dianggap tertinggal dibanding negara tetangga.
"Pokoknya pesan Presiden, nggak boleh tentara kita di perbatasan pos-pos jaganya dari kayu lagi. Harus dibuatkan rumah yang lebih bagus dari yang di negara tetangga," pungkas dia.
(dna/ang)
