"Iya kemarin (Rabu) kita bertemu. Kita bicara soal minimarket kita juga bicara soal pasar tradisional dan banyak hal," kata Gobel saat ditemui di kantor Kementerian Perindustrian Jakarta, Jumat (16/01/2015).
Gobel mengungkapkan banyak minimarket di DKI Jakarta yang menyalahi aturan terutama soal tata ruang yang tidak tepat. Bahkan ada minimarket yang beroperasi di DKI Jakarta justru tak mengantongi izin.
"Jumlahnya saya lupa. Penertiban izin di daerah dan bagaimana kita mengatur minimarket supaya jangan satu wilayah itu ada 2,3,4 cukup satu. Kalau di satu jalan ada 4 kan nggak bagus," kata Gobel.
Pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera mengambil sikap atas laporan Wagub Djarot tersebut. Namun Gobel terlebih dahulu akan memetakan minimarket mana saja yang menyalahi aturan dan tidak mempunyai izin.
Gobel menambahkan maraknya pembangunan minimarket di Jakarta dan wilayah lainnya mengusik keberadaan warung kelontong non minimarket.
"Makanya kita petakan dulu dan saya tahan dulu. Yang terganggu warung-warung kecil ini. Ini yang kita khawatirkan menggantu kehidupan mereka," katanya.
Selama ini berbagai perizinan minimarket lebih banyak dikeluarkan oleh pemerintah daerah (pemda). Untuk membuka usaha retail harus melengkapi sejumlah syarat di antaranya berbadan hukum, memiliki izin usaha toko modern (IUTM), memiliki tanda daftar perusahaan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat keterangan domisili, surat tanda pendaftaran waralaba, dan izin gangguan.
(wij/hen)
