Bangun Infrastruktur di Perbatasan, Pemerintahan Jokowi Siapkan Rp 2,7 Triliun

Jakarta -Pemerintahan pimpinan Joko Widodo (Jokowi), menyiapkan alokasi dana APBN 2015 untuk pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan, jumlahnya Rp 2,7 triliun. Sebagian besar uangnya digunakan untuk pembangunan jalan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan, dana Rp 2,7 triliun tersebut akan dibagi menjadi dua kelompok pembangunan besar, yaitu jalan dan lingkungan.


"2015, masuk APBN Perubahan Rp 2,7 triliun. Ada pekerjaan pembangunan jalan di sana dan ada pembangunan lingkungan untuk daerah perbatasan di Indonesia," kata Basuki saat berbincang dengan detikFinance di Pos Lintas Batas Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, Jumat (16/1/2015).


Basuki mengatakan, Direktorat Jenderal Cipta Karya bertanggung jawab dalam pengembangan lingkungan di Pos Lintas Batas dengan alokasi anggaran Rp 700 miliar. Sisanya sebesar Rp 2 triliun dialokasikan untuk Dirjen Binamarga yang bakal dipergunakan untuk peningkatan kualitas dan kapasitas jalan akses yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga.‎


Ditemui terpisah, ‎‎Direktur Pengembangan Pemukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Hadi Sucahyono menjelaskan, ‎anggaran sebesar Rp 700 miliar yang dikelola Direktorat Jenderal Cipta Karya, digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan di sejumlah titik Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di seluruh Indonesia.


‎Entikong, kata dia, adalah komplek PLBN dengan alokasi anggaran terbesar dalam perencanaan. "Tahun ini kita dapat anggaran Rp 700 miliar. Entikong sendiri Rp 305 miliar, yang lain-lain relatif lebih sedikit karena perbatasannya lebih kecil," jelas dia.


Ia merinci alokasi anggaran untuk ‎titik lainnya. "Kalau di NTT (Nusa Tenggara Timur) dialokasikan dana Rp 46 miliar, di Papua Rp 95 miliar, di Aruk Rp 129 miliar, Kalimantan utara Rp 78 miliar, dan Nanga Badau Rp 45 miliar‎," tuturnya.Next


(dna/rrd)