Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pelabuhan, PT Pelindo II (Persero), sedang menggarap proyek pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok. Berbeda dengan Pelindo IV yang akan diberi suntikan dana, Pelindo II mengaku tidak butuh tambahan modal dari pemerintah.
"Pelindo II tidak butuh PMN. Beri saja ke BUMN lain," kata Direktur Utama Pelindo II RJ Lino pada acara Indonesia Outlook 2015 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2015).
Salah satu contoh pembiayaan secara komersial ialah proyek New Tanjung Priok. Lino menyebut proyek bernilai puluhan triliunan tersebut didanai secara mandiri tanpa campur tangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"New Priok. Proyek ini punya financial engineering yang canggih. Ini dibiayai secara korporasi," jelasnya.
Pelindo II mengaku tanpa adanya bantuan modal dari pemerintah membuat perusahaan dituntut lebih kreatif dalam bekerja. Korporasi harus bergerak dengan gesi mencari dana ke banyak tempat untuk memuluskan proyek.
"Manajemen lebih baik pinjam sendiri daripada dapat PMN," jelasnya.
Bahkan Pelindo menawarkan opsi pemberian gaji tambahan bagi pegawai Kementerian/Lembaga yang bermarkas di area pelabuhan. Tujuannya bantuan pendapatan ialah untuk mendukung peningkatan produktivitas dan meminimalisir permainan nakal dari petugas karena pegawai pemerintah tersebut sangat mendukung prosesi lalu lintas barang di pelabuhan.
"Saya usulkan ke Pak Jokowi. Di sana gaji nggak cukup. Boleh nggak saya kontribusi kasih pendapatan US$ 500 sampai US$ 1.000. Saya bantu tapi saya dapat hasil lebih banyak ke efisiensi. Nggak mungkin dipaksa (berubah), kalau dapur (gaji) nggak cukup," paparnya.
(feb/ang)
