Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengeluarkan Provinsi DKI Jakarta dari daftar penerima bus karena ditolak oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Purnama (Ahok). Total alokasi anggaran untuk membeli 1.000 unit bus sebesar Rp 1,4 triliun.
"DKI minta dikeluarkan dari bantuan. Dia minta hanya guidence apa yang dilakukan," kata Jonan saat rapat kerja di Komisi V DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2015).
Lanjut Jonan, Ahok memilih mengadakan sendiri bus untuk program BRT, yaitu Bus Trans Jakarta. Ahok, kata Jonan, menyampaikan sendiri penolakannya kepada dirinya. "Saya sudah bicara dengan Gubernur DKI," jelasnya.
Jonan menjelaskan pemerintah memiliki program pengembangan BRT di seluruh provinsi hingga tahun 2019. Kemenhub akan memberi bantuan bus sebanyak 3.000 unit hingga 5 tahun ke depan.
"Lima tahun ke depan pengadaan 3.000 unit ke 33 Provinsi. DKI nyatakan nggak perlu (dibantu)," jelasnya.
Jonan pada kesempatan tersebut menyinggung alokasi anggaran untuk pengembangan infrastruktur transportasi. Kemenhub, kata Jonan, tidak akan mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur pada fasilitas milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau layak dibangun secara bisnis.
Sesuai kesepakatan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno, anggaran Kemenhub akan dipakai membiayai pembangunan proyek infrastruktur transportasi di daerah tertinggal.
"Untuk pembangunan infrastruktur yang bisa dilakukan komersial. Misal infrastruktur dikelola dan dimiliki BUMN akan dinvestasikan oleh BUMN. Misal pengembangan Pelabuhan Kalibaru di Priok. Tidak dibiayai APBN mulai 2015. Itu semua dibiayai oleh BUMN. Biaya APBN untuk dialokasikan ke daerah tertinggal. Spirit dari pinggiran untuk pemerataan pembangunan," paparnya.
(feb/ang)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
