Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) meminta penggunaan dana PMN diawasi secara ketat. Selain itu, Gapensi mendorong agar BUMN karya memaparkan rencana bisnisnya kepada publik.
"Selain pengawasan, publik ingin tahu rencana bisnis BUMN karya seperti apa. Harus sesuai dengan harapan pemerintah yang akan menggenjot infrastrukutur," ujar Sekretaris Jenderal Gapensi Andi Rukman Karumpa dalam siaran tertulis yang diterima Minggu (22/2/2015).
Beberapa BUMN Karya yang mendapatkan PMN antara lain PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 3,6 triliun, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) sebesar Rp 3,5 triliun, dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) sebesar Rp 1,4 triliun.
Andi mengatakan, selain pengawasan, jauh hari sebelumnya BUMN tersebut perlu memaparkan rencana bisnisnya. Rencana bisnis tersebut terkait proyek-proyek infrastruktur apa saja yang akan dibangun, nilai proyek, sumber pendanaan, dan proyeksi komersil bagi perusahaan.
Menurut Andi suntikan PMN merupakan strategi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk menyiasati keterbatasan dana pembangunan infrastruktur. Agar optimal, dana terbatas tersebut disuntikkan ke BUMN karya untuk dijadikan modal.
Dengan menguatkan modal, maka Debt to Equity Ratio (DER) perusahaan menurun. Sehingga perusahaan memiliki kekuatan lebih besar untuk membiayai proyek-proyek terbaru melalui skema pinjaman. Sebagai contoh, Waskita Karya akan mengalami penurunan DER menjadi 1,02 kali dari sebelumnya 3,25 kali.
Sebagaimana diketahui, pemerintah membutuhkan dana pembangunan proyek infrastruktur tahun 2015-2019 hingga Rp 5.519 triliun. Sebesar 19,32% atau sekitar Rp 1.066 triliun akan berasal dari BUMN.
"Makanya, sudah tepat pemerintah memodali BUMN. Sebab berharap dari APBN sudah sangat cekak. Kita butuh modal yang sangat besar untuk bangun proyek-proyek infrastruktur," tegas Andi.
(zul/hds)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
