"Tadi Pak Deputi Kesra-nya Setkab (sekretariat kabinet) baru laporan timnya mudah-mudahan bisa bisa terbentuk," kata Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono di Istana Negara, Jumat (20/2/2015).
Basuki menjelaskan susunan tim negosiasi pemerintah akan dibentuk oleh Setkab. Ia berharap yang menjadi ketua tim negosiasi bisa Menteri Keuangan atau Jaksa Agung.
"Jadi sudah rapat 2 kali soal tim. Semoga minggu depan sudah selesai," katanya.
Ia berharap dengan dibentuknya tim negosiasi, proses negosiasi bisa dilakukan bulan depan. Negosiasi ini antara lain membahas soal perjanjian dan mekanisme pengembalian dana talangan.
"Nanti dalam perundingan kan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) sudah audit," katanya.
Seperti diketahui dana Rp 781,7 miliar itu untuk ganti rugi sisa tanah yang terkena lumpur. Dari total ganti rugi area terdampak lumpur Rp 3,8 triliun, Lapindo hanya bisa mengganti Rp 3,03 triliun dan ada sisa Rp 781,7 miliar.
PT Minarak Lapindo berkewajiban mengembalikan uang tersebut dalam kurun waktu 4 tahun dengan jaminan sebidang tanah peta terdampak milik Lapindo yang bila dikonversikan adalah senilai Rp 3,8 triliun.
Setelah pemerintah membayar Rp 781,7 miliar, PT Minarak Lapindo Jaya akan menyerahkan seluruh sertifikat tanah area terdampak kepada pemerintah. Bila dalam 4 tahun, dana Rp 781 miliar tidak dilunasi, tanah akan disita pemerintah.
(hen/hds)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
