Menurut Koordinator Jaringan Peneliti Ekonomi Indonesia Timur (JaPEIT), Abdul Rahman Farisi, wilayah di Kawasan Timur Indonesia (KTI) seharusnya diberi program yang lebih banyak.
"Sebab dari dua sisi ini wilayah KTI merupakan wilayah dengan biaya logistik yang cukup tinggi sebab wilayah yang cukup luas terdiri atas banyak pulau dan infrstruktur transportasi yang agak buruk," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/6/2013).
Sedangkan dari sisi inflasi, kata dia, belajar dari tahun 2005 dan 2008 ketika terjadi kenaikan harga BBM, hampir semua kota di KTI mengalami tingkat inflasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi secara nasional.
"Hal ini menunjukkan dampak kenaikan harga BBM menyebabkan dorongan inflasi yang lebih tinggi sehingga beban bagi masyarakat menengah ke bawah lebih besar. Maka untuk itu sebaiknya program skema kompensasi yang sedang dibahas di DPR saat ini agar mengalokasikan jumlah yang besar untuk wilayah KTI," tambahnya.
Sebelumnya, Komisi VIII DPR-RI telah menyetujui usulan anggaran program 'Balsem' yang diajukan Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp 12,009 triliun pada APBN-P 2013. Rencana kenaikan BBM di 2013 selangkah lagi menjadi kenyataan.
"Jadi Komisi VIII sudah setuju soal BLSM tersebut. Nanti dibawa ke Banggar (Badan Anggaran) dan Insya Allah juga langsung disetujui," kata Anggota Komisi VIII yang juga Ketua Fraksi PPP, Hasrul Azwar kepada detikFinance, Jumat (7/6/2013).
Persetujuan diberikan setelah melalui rapat dengar pendapat (RDP) selama tiga jam dengan Sekretariat Jenderal dan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, serta PT Pos Indonesia.
"Jadi ada bantuan tunai kepada 15,5 juta orang, safeguarding dan untuk imbal jasa PT Pos," terangnya.
Adapun alokasi anggaran program BLSM yakni Rp 12,009 triliun itu terdiri dari bantuan tunai Rp 11,64 triliun untuk 15.530.897 orang, safeguarding sebesar Rp 361 miliar untuk kebutuhan imbal jasa PT Pos dua tahap sebesar Rp 279,55 miliar, percetakan dan pengiriman lembar sosialisasi program oleh PT Pos sebesar Rp 70,46 miliar, dan untuk Operasional koordinasi sebesar Rp 10,98 miliar.
(ang/ang)
