Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, dirinya mendukung rencana pemerintah yang berjanji memangkas perizinan investasi di Indonesia. "Itu (birokrasi) kan hambatan bagi investor, soal birokrasi dan kepastian hukum di Indonesia," ujar Suryo di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (2/7/2013).
Menurut Suryo, rencana pemangkasan birokrasi sudah ditunggu-tunggu oleh pihak pengusaha sehingga perizinan usaha bisa efektif.
"Kita tahu kemarin untuk izin eksplorasi misalnya, atau izin-izin lainnya. Bagaimana bisa meningkatkan kalau untuk izinnya saja birokrasi rumit, ini perlu penyederhanaan dan relaksasi," papar Suryo.
"Terlalu banyak izin-izin yang bisa dipangkas," ungkap Suryo.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, pemerintah berjanji memangkas peraturan-peraturan perizinan yang dinilai tidak berdasar.
"Mengenai perizinan nanti kita akan pangkas, peraturan-peraturan yang kita keluarkan selama ini yang tidak memiliki dasar, atau memiliki perintah dari perundangan di atasnya akan kita potong," tegas Hatta.
Lalu langkah kedua, lanjut Hatta, adalah penyelesaian Daftar Negatif Investasi (DNI). "DNI yang sudah dibahas di level eselon I, minggu depan dinaikkan dalam rakor menteri itupun merupakan bagian kebijakan kita ke depan," jelasnya.
Kemudian ketiga, Hatta menyatakan perlunya relaksasi insentif-insentif yang sudah diberikan pemerintah.
"Paket kebijakan ekonomi kita ke depan, yang diharapkan menarik dan mendorong investasi. Dalam rangka persaingan yang semakin ketat," ujarnya.
Lewat sejumlah langkah tersebut, Hatta mengharapkan daya saing Indonesia bisa lebih baik.
(dnl/dnl)
