Meski sebenarnya, Pemda NTB menguasai saham Newmont melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bernama PT Daerah Maju Bersaing (DMB) yang berkongsi dengan PT Bumi Resources Mineral Tbk (BRMS), salah satu kelompok usaha Grup Bakrie.
Kongsi itu dilakukan melalui anak usaha BRMS, yaitu PT Multicapital dengan DMB membentuk anak usaha baru bernama Multi Daerah Bersaing (MDB). Nah, anak usaha inilah yang sekarang punya 24% saham Newmont.
"Saya harapkan ini sudah bisa diputuskan, karena memang yang pertama menurut saya pemerintah(pusat) tidak menganggarkan untuk membeli itu (saham NNT) melalui APBN, oleh sebab itu diserahkan saja ke Pemerintah Daerah," ucap Hatta ketika ditemui di kantornya, Kamis (4/7/2013).
Kepemilikan Pemda NTB di ini terbilang kecil, karena dari 24% saham yang dikuasai MDB itu, 75% dikuasai oleh Grup Bakrie. Pemda NTB hanya memegang 25% sisanya saja.
"Saya tidak bicara Bakrie, tidak bicara apa, saya bicara berikan kepada Pemerintah Daerah. Sesungguhnya saham itu diberikan, pemerintah itukan ada pemerintah nasional ada pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat tidak menggarkan APBNP maka itu pemerintah daerah, kalau pemerintah daerah juga tidak berminat baru lah kepada yang lain BUMN, kalau tidak mau tawarkan kepada swasta nasional," tandasnya.
Sebelumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan untuk membeli sisa saham divestasi Newmont, pemerintah pusat harus mendapatkan izin dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sementara DPR tidak sependapat dengan rancana tersebut. DPR tidak setuju jika pembelian saham Newmont memakai dana APBN.
Berdasarkan arbitrase, Newmont wajib mendivestasi saham tambang di Batu Hijau secara bertahap hingga 51%. Saat ini komposisi pemilikan saham NNT dikuasai oleh Newmont sebesar 49%, MDB sebanyak 24%, PT Pukuafu sekira 17,8% dan Masbaga sebanyak 2,2%.
(rrd/ang)
