Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan, selama ini masyarakat Papua belum mendapatkan manfaat apapun dari perusahaan tambang emas tersebut.
"Papua meminta ikut dalam renegoisasi Freeport Indonesia," ujar Hatta dalam rapat otonomi khusus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2013).
Anggota Tim Pemantau Otsus Aceh Papua dari Komisi X Diaz Gwijangge mengakui, selama ini masyarakat Papua belum mendapatkan keuntungan dari keberadaan tambang emas Freeport.
"Freeport ada di Papua, tapi kantor Freeport tidak ada di Papua, di Jakarta, warga Papua dapat apa," ujarnya.
Selain itu, anggota tim Otsus yang juga anggota Komisi XI DPR Irene Manibuy menyatakan, pembagian keuntungan dari Freeport masih sangat kecil dan belum dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat Papua menginginkan pemberian saham dan lahan yang menjadi milik masyarakat.
"Jadi jangan hanya dana CSR saja yang sebesar Rp 1,3 triliun, jangan hanya dividen 1 persen pendapatan, tapi ada share (saham) kita bisa mengatur sendiri pembangunan di sana. Jadi kalau ini diberikan maka pemerintah pusat tidak terlalu berat menghidupi kami," jelasnya.
Selain masalah renegosisasi kontrak Freeport, Hatta menyatakan, terdapat beberapa tuntutan masyarakat Papua lainnya, yaitu adalah pembukaan jalur internasional melalui bandara di Papua Barat dan perpanjangan landasan di Papua Barat.
"Perpanjangan landasan utama ini untuk memperpendek jalan ekonomi mengurangi biaya logistik," jelasnya.
Hatta menambahkan, masyarakat Papua juga meminta adanya jalan Trans Papua dan pembangunan jembatan Landmark atau Jembatan di Kota Jayapura. "Masyarakat Papua melalui Gubernur juga meminta peningkatan dana tambahan Otsus dan pembangunan rumah dan air bersih di Papua," papar Hatta.
Menanggapi keluhan warga Papua itu, Hatta klaim selama ini telah membangun Papua. Di Papua telah ditetapkan 5 kawasan investasi prioritas dan 6 kawasan investasi potensial. Selain itu, lanjut Hatta, pihaknya masih mengkaji adanya Kawasan Ekonomi Khusus di Teluk Cendrawasih dan Pegunungan Tengah.
"Kami evaluasi dengan tepat dan akan kami bicarakan dengan Gubernur Papua. Kami akan segera merespons," tandasnya.
(nia/dnl)
