Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengaku pengusaha dalam negeri tidak kuat untuk mendirikan SPBU, karena izinnya sangat banyak.
"Jadi capek mengurusnya. Pengusaha itu tidak mau untuk berbisnis itu. Nah regulasi itu harus perlu dilakukan pembenahan," ujar Hatta dalam acara konferensi pemberdaya UMKM Nasional di kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (4/7/2013).
Selain itu, Hatta mengaku, alasan lain miniminya jumlah SPBU adalah karena bisnis SPBU tidak menguntungkan. Apalagi pada daerah tertentu, lokasi SPBU jauh dari pusat kota.
"Setelah dihitung itu ternyata tidak ekonomis. Semua tidak jadi membangun. Di mana orang membeli bensin? Akhirnya di eceran. Itu yang menyebabkan ada kesalahan sistem ekonomi," ungkapnya.
Untuk itu, pemerintah mengatur pemangkasan birokrasi perizinan. Hatta memastikan akan mencabut semua perizinan tambahan di luar undang-undang yang ada.
"Minggu kemarin saat rakor dengan kementerian teknis saya katakan, semua perizinan yang tidak diatur oleh UU itu kita cabut. Jadi yang ada pada aturan saja. Kalau tidak cabut saja," tegas Hatta.
Dengan begitu, akan banyak pengusaha-pengusaha muda dengan bisnis bagus yang dilahirkan. Di samping itu kebutuhan masyarakat akan BBM juga akan tercukupi. "Jadi merangsang lahirnya pengusaha muda dengan percepatan itu," kata Hatta.
(rrd/dnl)
