Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan, akibat jadwal cuti bersama tersebut, aktivitas dunia usaha terganggu.
"Ini (cuti bersama) jangan dijadikan budaya. Kita harus kembali, di sini runtuh masa disiplin. Kalau (tanggal) merah yang merah, kalau hitam ya kerja," ucap Ade kepada detikFinance, Sabtu (12/10/2013).
Ade berharap pemerintah tanpa harus diminta bisa menghapus kebijakan jadwal cuti bersama. Menurutnya, tugas pemerintah adalah melayani masyarakat setiap saat.
"Kalau perlu PNS Sabtu Minggu melayani, supaya produktivitas dan daya saing kita naik. Ini semua tergantung pelayanan PNS," terangnya.
Saat ini jumlah pekerja di industri tekstil saja mencapai 1,7 karyawan. Bila ada jadwal cuti bersama, di samping produktivtas menurun, pengusaha harus membayar biaya-biaya tambahan, seperti uang lembur untuk mempekerjakan karyawan yang tetap bekerja.
"Hitung saja upah lembur yang seharusnya cuti kita pekerjakan," tegasnya.Next
(feb/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
