"Sekarang sedang dicari cara. Mungkin ada cara transisi, dengan itu kita lakukan. Saya sudah minta waktu ke Pak Agus (gubernur BI). Mungkin dengan tokoh REI (Realestat Indonesia) kita akan bicarakan ini," kata Hidayat di acara Munas REI, di Hotel Gran Melia, Kuningan Jakarta, Selasa (26/11/2013).
Pengembang menganggap kebijakan BI soal pembatasan KPR Inden tidak tepat waktu dan merugikan mereka. Salah satu anggota REI yang tidak menyebutkan namanya mengatakan, kebijakan BI sangat memberatkan para pengembang, khususnya pengembang kecil, apalagi di tengah penurunan omset properti. Selain itu, ia mengeluhkan persoalan tingginya biaya IMB, dan pajak.
"KPR Inden, dan masih ada kebijakan yang sangat tidak enak bagi kami. Bagaimana Pak, masalah kebijakan BI ini bapak melihatnya," keluhnya.
Hidayat juga berkomitmen membantu pengembang menyelesaikan persoalan lainnya misalnya perizinan yang bertele-tele dan mahal.
"Nanti IMB untuk rumah buat rakyat miskin di-nol-kan dan dialihkan biaya IMB (Izin Mendirikan Bangunan) tersebut ke pembangunan rumah menengah ke atas, jadi seperti subsidi silang. Pengembang bisa mendapatkan margin dari membangun rumah MBR, itu bisa dilakukan dengan cara memangkas perizinan yang tidak perlu," kata Hidayat yang juga mantan ketua REI ini.
(zul/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
