"Kalau roadmap ada kok tapi kecepatan pembuatan itu tergantung pembangunan infrastruktur BBG (Bahan Bakar Gas)," kata Dirjen Industri unggul berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi usai rakor di kementerian koordinator perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (26/11/2013)
Kemenperin baru-baru ini memuluskan kebijakan kendaraan pribadi berbiaya murah dan ramah lingkungan (LCGC). Namun lahirnya LCGC banyak menuai pro dan kontra, karena dianggap akan menambah kemacetan dan justru meningkatkan konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sebagian besar masih impor.
Budi mengakui, perkembangan kendaraan berbahan bakar gas di Indonesia masih sangat terbatas khsusunya hanya diterapkan untuk angkutan umum seperti TransJakarta, Bajaj BBG, dan lainnya.
Sementara itu kendaraan pribadi masih jauh dari harapan, walaupun kementerian teknis seperti ESDM dan Kementerian Perhubungan sudah ada program pembagian converter kit atau alat pendukung kendaraan BBG. Hal ini karena minimnya stasiun BBG yang tersedia.
"Kalau stasiun gas sudah ada di mana-mana bisa kali. Misal dia punya mobil BBG di Tasikmalaya, masa mau beli BBG di Jakarta," katanya
Ia mengaku, untuk memecahkan masalah ini sama sulitnya seperti menebak mana dahulu telur atau ayam. Meskipun kenyataanya Indonesia merupakan negara produsen gas yang cukup berlimpah.
"Itu kayak telur dan ayam, jadi demand-nya di-create, makanya dibagikan converter kit itu, itu create demand, nanti pengusaha BBG mau investasi. Roadmap kita ada, tapi tergantung jumlah gasnya juga," katanya.
(hen/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
