"Alasan pertama untuk mendorong warga masuk ke transportasi massal atau umum," kata Jokowi saat ditemui usai acara Peringatan Hari Ibu di Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Timur, Rabu (18/12/2013).
Sementara alasan kedua, lanjut Jokowi, adalah untuk mengurangi beban subsidi BBM yang ditanggung pemerintah. Apalagi, selama ini sekitar 70% alokasi subsidi BBM dinikmati oleh orang yang tak berhak. Tahun ini saja, pemerintah harus mengeluarkan Rp 200 triliun lebih guna menanggung subsidi BBM.
"Jadi untuk DKI, kalau itu (penghapusan subsidi BBM) diberlakukan, akan mendorong warga masuk ke transportasi massal," tegas Jokowi lagi.
Pekan lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok) mengatakan, Pemprov DKI ingin mengurangi macet dan menahan laju pertambahan kendaraan dengan mencabut subsidi BBM.
"Kita mau berencana subsidi BBM dicabut dari DKI, setelah bus umum cukup, tinggal cabut," kata Ahok.
Menurut Ahok, tak perlu peraturan khusus untuk mencabut BBM bersubsidi di Jakarta. Pemprov DKI hanya tinggal berkoordinasi dengan Kementerian ESDM. Bila kebijakan ini terlaksana, maka tidak akan ada lagi BBM subsidi di ibu kota.Next
(bil/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
