Saat ditemui hari ini, Jokowi mengatakan, nanti akan diatur bagaimana mekanismenya di lapangan. Namun Jokowi menekankan, mekanisme ini bukan urusan Pemprov DKI. Jokowi hanya ingin menghapus subsidi BBM dari ibu kota agar masyarakat terdorong menggunakan transportasi umum.
"Itu kan hanya masalah sistem lapangannya saja yang dibangun kan. Siapa yang diberi (BBM subsidi), siapa yang tidak diberi. Kalau sudah ditentukan kan saya kira itu untuk yang bermobil. Tapi itu bukan kewenangan saya, bukan wilayah saya. Tidak ada urusan saya dengan itu. Apa urusan saya dengan itu," tutur Jokowi usai acara Peringatan Hari Ibu di Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Timur, Rabu (18/12/2013).
Kemarin, Vice Presiden Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan, bila rencana penghapusan subsidi BBM itu diberlakukan, maka orang tak mampu bisa makin merana.
"Pertamina tidak dalam posisi setuju atau tidak, namun yang patut disadari apakah seluruh warga di DKI sudah mampu semua? Bagaimana dengan tukang ojek, bagaimana para pekerja yang ekonominya menengah ke bawah, apakah harus dipaksa juga membeli BBM subsidi?" ungkap Ali.
Ali mengatakan apalagi tidak semua kendaraan yang beredar merupakan kendaraan warga Jakarta. "Yang beredar di Jakarta ini kan tidak hanya kendaraan warga Jakarta, ada warga Depok, Tangerang, Bekasi dan lainnya," ujarnya.
Ali menambahkan kendaraan bermotor yang beredar saat ini juga tidak semua yang menengah ke atas.
"Kan masih ada kendaraan menengah ke bawah baik mobil maupun motor yang digunakan warga untuk kegiatan ekonomi mereka, ya apa dipaksa harus beli BBM non subsidi," tegas Ali.
(dnl/ang)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
