Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang memberi masukan kepada Pemprov DKI. Sda beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum rencana itu benar-benar direalisasikan.
"Ide dan gagasan Pak Ahok itu sah-sah saja, tetapi ada beberapa hal yang mesti dipikirkan seperti faktor keadilan," kata Sarman kepada detikFinance, Rabu (18/12/2013).
Menurut Sarman, rencana Ahok mencabut subsidi BBM dibatasi oleh sebuah undang-undang yang menyebut seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan subsidi BBM. Apalagi kata Sarman, DKI Jakarta adalah tempat perputaran uang paling besar di Indonesia. Maka tidak pas bila hanya subsidi BBM di Jakarta yang dicabut.
"Jakarta tempat perputaran uang paling besar di Indonesia mengapa tidak disamakan dengan yang lain? Kurang bijak rasanya bila Ahok berencana untuk mengurangi kemacetan Jakarta dengan mencabut subsidi BBM," imbuhnya.
Masukan lainnya adalah, bila rencana ini benar-benar ingin direalisasikan, Ahok harus membuat peraturan yang tegas. Peraturan ini dibuat agar tidak terjadi kontroversi di kalangan masyarakat.
"Hak yang lain perlu adanya peraturan yang kuat artinya kalau subsidi BBM ini dihapuskan maka akan terjadi suatu kontroversi di masyarakat. Hal-hal semacam ini yang perlu dicermati secara mendalam," tuturnya.Next
(wij/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
