Untuk membangun proyek-proyek tersebut, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Perlu dukungan atau sinergi dengan swasta serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Namun untuk mengembangkan proyek infrastruktur, BUMN justru kerap mengalami kendala perizinan. Proyek tersebut antara lain monorel Jabodetabek, bandara atas air Semarang, hingga tol Trans Sumatera.
Bagaimana kelanjutan perizinan atau perkembangan proyek-proyek tersebut?
Corporate Secretary PT Adhi Karya Tbk (ADHI) M Aprindy menjelaskan, pihaknya sebagai ketua konsorsium moda transportasi kereta monorel Jabodetabek masih mengurus perizinan di level Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Ekonomi, hingga Sekertariat Kabinet.
Adhi Karya yang mengusulkan proyek monorel 1 tahun silam lebih ini, telah menyelesaikan perubahan anggaran dasar sebagai landasan memperoleh Peraturan Presiden (Perpres) penugasan. Perubahan yang dilakukan adalah memasukkan lini usaha penyelenggara bisnis sarana dan prasarana perkeretaapian seperti diamanatkan dalam perundang-undangan.
"Semua on progress, Perpres masih dalam proses. Setelah RUPS kedua tanggal 3 april 2014 kemarin, hasilnya kami sampaikan ke pihak-pihak terkait dan direspons oleh Sesmenko Perekonomian, yang secara prinsip setuju dan meminta ADHI untuk koordinasi dengan pihak Kemenhub terkait dengan perizinan," papar Aprindy kepada detikFinance Senin (2/6/2014).Next
(feb/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
