Soal Visi-Misi, Tim Ekonomi Jokowi-JK Tak Keberatan Disebut 'Plagiat'

Jakarta -Tim ekonomi pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah merumuskan berbagai rencana pembangunan dalam visi-misi mereka. Di antaranya penciptaan ruas jalan baru sepanjang 2.000 km, pembangunan jalur kereta ganda atau double track di Sumatera, hingga penerapan konsep Pendulum Nusantara atau 'tol' laut untuk memangkas ongkos logisitik.

Program-program tersebut sebenarnya telah tertuang dalam rencana pembangunan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan program 'tol' laut telah dikemukakan jauh-jauh hari oleh Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino. Program tersebut juga telah masuk di dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).


Ketua Tim Ekonomi Jokowi-JK, Arif Budimata, tidak menampik mengadopsi berbagai ide pembangunan yang telah dikonsepkan oleh pemerintahan saat ini.


"Semua itu sudah ada, tetapi ada yang nggak serius melaksanakannya. Ide-ide bagus harus diadopsi. Kita susun visi-misi berbasis stakeholder. Ini bagian penyempurnaan ke depan," kata Arif di Gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2014).


Seperti rencana pembangun ruas jalan baru atau perbaikan 2.000 km jalan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah memiliki rencana pembangunan tetapi sampai saat ini kemajuannya terkesan lambat.


"Pembukaan jalan baru, planning sudah ada di Bappenas dan Kemen PU. Jalan baru 2.000 km, itu ada di Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Papua. Kalau kereta ada double track Sumatera. Zaman Belanda ada rintisan dari Lampung-Palembang, nanti kita teruskan ke Sumbar-Medan-Aceh," jelasnya.


Terkait persoalan lahan, Arif mengakui bahwa masalah ini sering menjadi kendala pembangunan berbagai infrastruktur. Jika Jokowi-JK terpilih, maka akan memaksimalkan regulasi yang sudah ada yaitu UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pemerintahan saat ini tidak memanfaatkan payung hukum tersebut.


"UU No 2/2012 telah mengatur tentang pengadaan lahan untuk pembangunan. Pemerintah sekarang nggak serius. Kalau Pak Jokowi saja bisa atasi Tanah Abang yang ruwet itu," kata Arif.


Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, Tim Ekonomi Jokowi-JK juga merekomendasikan intensitas koordinasi dan keterlibatan pemerintah daerah. "Persoalan koordinasi pusat dan daerah, itu dimaksimalkan. Kemudian masalah mengesampingkan conflict of interest," tegas Arif.


(feb/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!