Jokowi-JK Siap Alihkan Subsidi BBM untuk Infrastruktur

Jakarta -Subsidi bahan bakar minyak (BBM) kerap kali menjadi penyebab 'pendarahan' anggaran negara. Tahun ini, subsidi BBM diperkirakan membengkak dari Rp 210 triliun menjadi Rp 285 triliun.

Menurut Arif Budimanta, Ketua Tim Ekonomi Joko Widodo-Jusuf Kalla, subsidi BBM memang harus dikurangi secara perlahan. Jika terpilih, pemerintahan Jokowi-JK akan mengambil sikap untuk mengurangi subsidi BBM dan dialihkan ke sektor lain.


"Pada intinya kita harus rasional. Subsidi itu kepentingannya adalah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Maka kita memandang subsidi terkait BBM secara perlahan harus dialihkan agar tepat guna," katanya kala ditemui di Gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2014).


Di tempat yang sama, ekonom dan anggota Tim Ekonomi Jokowi-JK, Sri Adiningsih, menyatakan sudah saatnya subsidi BBM dialihkan untuk program yang betul-betul dirasakan masyarakat.


"Jadi secara bertahap subsidi BBM dialihkan. Toh semua itu uang rakyat dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat juga untuk membangun infrastruktur," kata Adiningsih.


Meski ada penyesuaian harga BBM bersubdisi, tapi Adiningsih menegaskan akan dialihkan kepada masyarakat menengah-bawah dan terkonsep secara terperinci.


"Ada program sampai 5 tahun akan mengurangi subsidi BBM. Itu dialihkan langsung kepada masyarakat. Bedanya ya kalau sekarang tidak ada program yang jelas. Kita ada Indonesia cehat, cerdas, pintar, dan lainnya termasuk infrastruktur. Sekarang ini kan infrastruktur tidak terbangun dengan baik," papar Adiningsih.Next


(feb/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!