"Tadi petunjuk presiden kepada menteri supaya bekerja cepat, proaktif, perizinan itu jangan berlarut-larut. Supaya investasi tidak terhambat," kata Sofyan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (27/10/2014).
Sofyan mencontohkan, pembangunan pembangkit listrik yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Tidak hanya banyaknya perizinan yang harus diurus, pembebasan lahan juga menjadi masalah klasik yang belum kunjung terpecahkan.
"Misalnya power plant, kadang orang harus menunggu sampai bertahun-tahun karena masalah perizinan. Kemudian masalah pengadaan tanah, itu menteri harus terlibat. BPN Dan Menteri Agraria harus terlibat, hambatan karena pembebasan lahan bisa dipercepat," jelasnya.
Sofyan mengaku tidak mendapat target 100 hari dari Jokowi. Namun dia menyebutkan bahwa Jokowi berpesan para menteri jangan takut untuk membuat keputusan.
"Tadi tidak bicara 100 hari kerja, tapi targetnya bagaimana supaya menteri proaktif, bekerja lebih keras, supaya jangan takut dalam membuat keputusan. Sehingga hambatan yang berasal dari birokrasi itu bisa diselesaikan," paparnya.
Untuk program prioritas, lanjut Sofyan, akan dibahas terlebih dulu dengan kementerian-kementerian terkait.
"Besok pagi teman-teman akan mem-brief saya apa sebenarnya masalah yang menurut teman-teman itu paling mendesak. Kita perlu koordinasi dengan menteri yang sebagian kan menteri baru. Nanti rencananya kita akan melakukan koordinasi," terangnya.
(drk/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
