"Ini yang sudah kita rencanakan. Dalam rangka mencapai sasaran 1 juta unit hunian bagian pemerintah. Dengan APBN ada Rp 311.000," ujar Basuki saat ditemui di ruangannya, akhir pekan lalu.
Ia merinci, penyediaan rumah ini akan dibagi menjadi 3 bagian besar berdasarkan sumber pendanaannya. Pertama adalah 153.000 unit dengan biaya Rp 8,3 triliun yang didanai dari anggaran pembangunan perumahan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kementerian PUPR.
Ia merinci lagi, untuk 153.000 unit rumah yang dibangun Kementerian PUPR, akan dibangun 193 unit twin block alias rumah susun dengan biaya Rp 3,9 triliun. 8.987 rumah tapak senilai Rp 2,7 triliun.
"Untuk rumah tapak, ada perbaikan 50.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dan pembangunan rumah tapak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," sambung dia.
Kedua, adalah 58.000 unit dengan biaya Rp 5,1 triliun yang didanai dari anggaran negara untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau subsidi kredit pemilikan rumah (KPR) yang disediakan dari Badan Layanan Umum (BLU).
Untuk 58.000 unit yang dibiayai dengan FLPP, akan tersedia 3.000 unit rumah susun dan 55.000 unit rumah tapak.Next
(dna/ang)
