Akhirnya disepakati bahwa pihak yang akan membangun smelter adalah BUMD milik pemerintah daerah Papua bekerja sama dengan investor, bukan PT Freeport Indonesia.
Polemik soal smelter ini jadi riak-riak yang kesekian kalinya antara pemda Papua dengan Freeport. Sudirman pun memberi sedikit wejangan kepada kedua pihak tersebut.
"Namanya situasi di wilayah seperti itu tidak mudah. Memang harus diakui bahwa belasan, bahkan puluhan tahun, Freeport-McMoRan memperlakukan Freeport Indonesia seperti proyek," kata Sudirman dalam pesawat TNI AU kala perjalanan pulang dari Papua menuju Jakarta, Minggu (15/2/2015).
Maksudnya sebagai proyek, lanjut Sudirman, adalah para pejabat di Freeport begitu cepat datang dan pergi. Ini membuat kedekatan antara di pejabat dengan perusahaan, termasuk dengan pemda dan masyarakat Papua tidak terbangun dengan baik.
"Orang datang dan pergi, jadinya tidak mingle (menyatu). Tapi Pak Maroef (Maroef Sjamsoeddin, Presiden Direktur Freeport Indonesia) berjanji agar tim Freeport akan mingle," tuturnya.
Namun di sisi lain, menurut Sudirman, pemda Papua juga harus menyadari bahwa Freeport pun berperan dalam kehidupan masyarakat di Papua.
"Kita mendorong agar pemerintah daerah harus lebih dekat dengan masyarakat. Tidak seluruhnya benar Freeport tidak memberikan dampak, tapi Freeport juga harus lebih membuka diri," sebutnya.
Sementara itu, Maroef pun menyatakan bahwa Freeport Indonesia sudah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Papua. Dia pun mencontohkan beberapa di antaranya.
"Misalnya pembangunan Kantor Bupati Mimika, menjadi sponsor utama Persipura Jayapura, penggunaan tailing (pasir sisa tambang) untuk jalan di Mimika, pembangunan rumah-rumah di 3 desa dataran tinggi dan 5 desa dataran rendah, pembangunan jembatan di Mimika, sekolah sepakbola di Mimika, pembangunan cement packing plant senilai US$ 25 juta, dan sebagainya," papar Maroef.
(hds/hen)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
