Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Wilayah Perbatasan Endang Kesumayadi menuturkan yang pertama adalah terkait infrastruktur. Ia mengatakan, potensi daerah tersebut cukup besar, namun karena infrastruktur yang sedikit, maka dari sisi bisnis akan sulit pengusaha mendapat keuntungan.
"Pertama infrastruktur jauh sekali, sangat minim," ungkapnya kepada wartawan di Menara Kadin, Kuningan, Rabu (27/2/2013)
Padahal, menurutnya pemerintah melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sudah menyertakan aturan untuk mempermudah beberapa hal. Seperti pemberian pembebasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Bea Masuk untuk peralatan pengembangan.
"Ada dari sisi sebagian pemerintah yang main-main dalam mengerjakan infrastruktur," ucapnya.
Selain itu adalah birokrasi yang masih terlalu sulit. Ia mencontohkan, untuk menggarap satu proyek harus berurusan dengan beberapa Kementerian. Misalnya dalam proyek pelabuhan Lamijo, Nunukan Kalimantan Timur memerlukan waktu tiga tahun hanya untuk perzinan operasi dari Kementerian Perhubungan.
"Di Kementerian Perhubungan itu di Nunukan 3 tahun sudah dijalankan pelabuhan Lamijo, di Nunukan baru keluar izinnya," katanya.
Jika melihat kebutuhan pasar, Endang mengaku tidak ada permasalahan dari wilayah perbatasan. Dengan sumber daya alam yang melimpah, masyarakat pasti berkeinginan mengolahnya.
"Tapi kan nggak ada investasi nggak bisa diolah. Kalau pasar, Buktinya kan sawit melalui Kalimantan itu pasarnya ada," tandasnya.
(hen/hen)
