Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, rakyat Indonesia masih perlu subsidi, namun bentuknya bukan dalam bentuk subsidi harga BBM.
"Tak boleh subsidi harga, tapi diberikan cash (tunai) kepada orang-orang yang berhak. Di mana-mana subsidi seperti itu. Kita ada e-KTP. Dugaan saya dalam 5 tahun ke depan, sudah bisa kitar terapkan. Sudah terukur orangnya," tutur Hatta di acara Forum Kompas100 di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2013).
Anggaran triliunan rupiah untuk e-KTP, ujar Hatta, harus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pemberian subsidi yang tepat sasaran. "Ini bukan berarti kita menghilangkan subsidi. Subsidi harus tetap diberikan ke masyarakat," jelas Hatta.
Hatta mengatakan, saat ini subsidi BBM tidak tepat sasaran, dan banyak dinikmati oleh orang yang tak berhak. Dia mencontohkan subsidi 1 liter bensin atau solar adalah Rp 4.000-Rp 5.000. Dari sekitar 50 juta kiloliter (KL) jatah BBM subsidi, sebesar 60% dinikmati orang yang tak berhak.
Bila dikalikan, lanjut Hatta, ada sekitar Rp 150 triliun subsidi BBM yang tidak tepat sasaran. "Dana itu bisa buat jembatan, jalan, bendungan, dan rumah sakit," tegas Hatta.
(feb/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
