Tahun ini, anggaran subsidi BBM dialokasikan sebesar Rp 246,5 triliun. Naik dari 2013 yang sebesar Rp 210 triliun. Sedangkan tahun depan diproyeksikan akan mencapai Rp 276,1 triliun atau sekitar 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Pemerintahan sebelumnya meninggalkan bom waktu bagi siapapun presiden yang nanti memimpin. Itu adalah subsidi BBM," kata Anwar Nasution, guru besar ekonomi Universitas Indonesia, kepada detikFinance beberapa waktu lalu.
Besarnya anggaran untuk subsidi BBM memperburuk kondisi fiskal. APBN yang dikelola pemerintah seakan tersandera, tidak sanggup meletakkan anggaran kepada pagu yang lebih produktif.
Apalagi setelah diketahui, subsidi BBM tidak tepat sasaran. Mayoritas konsumen premium dan solar adalah masyarakat kelas menengah ke atas. Masyarakat miskin cenderung tidak tersentuh anggaran tersebut.
Lebih buruk lagi, setiap lonjakan anggaran subsidi BBM mendorong pelebaran defisit APBN. Mau tak mau, pemerintah harus menambah utang. Padahal utang pemerintah sekarang sudah menembus Rp 2.500 triliun.
Di samping itu, subsidi BBM juga merusak fundamental ekonomi. Produksi yang terus menurun membuat konsumsi masyarakat harus dipasok dari impor. Hasilnya, negara mengalami defisit transaksi berjalan.Next
(mkl/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
