Dari kajian awal yang dilakukan, ia mengatakan bahwa untuk merealisasikan program-program dalam Nawa Cita diperlukan pembiayaan yang bersifat jangka panjang.
"Saya juga memperlajari Nawa Cita Pak Jokowi. Kita membangun kebutuhan infrastruktur, pertanian, dan lain-lain. Saya sepakat memang diperlukan pemenuhan kebutuhan pembiaayan jangka panjang," katanya kepada wartawan di Hotel Novotel, Palembang, Kamis (23/10/2014) malam.
Muliaman menyebutkan, pembiayaan jangka panjang untuk Nawa Cita tersebut tidak bisa hanya mengandalkan perbankan. Apalagi rasio kredit terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) telah mencapai 90,63% per Agustus 2014.
"Jadi perlu dipikirkan sumber dana jangka panjang lainnya yang ada di luar perbankan," ujarnya.
Ia berpendapat, penggalangan dana untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur secara jangka panjang bisa dilakukan melalui pasar modal, perusahaan asuransi, dan dana pensiun.
Alternatif lain yang dikemukakan OJK adalah pembentukan lembaga pembiayaan khusus yang dapat didirikan pemerintah, melalui Kementerian Keuangaan. Lembaga ini memiliki tugas untuk menerbitkan surat utang yang diperjualbelikan di pasar modal kemudian dananya dimanfaatkan untuk pembiayaan infrastruktur.
"Dengan begitu pasar modal kita lebih dalam. Investor bisa lebih banyak, baik dari dalam dan luar. Kebutuhan jangka panjang pun bisa terpenuhi," tutur Muliaman.
Rencana ini, menurut Muliaman, akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan yang baru. "Tentu saja saya akan melakukan pembicaraan dengan menteri terkait nanti. Saya nggak tahu sekarang siapa Menkeunya, tapi kita akan bicarakan," pungkasnya.
(dna/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
