Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Muliaman D Hadad mengatakan, dorongan yang dimaksud adalah dengan menjalin komunikasi bilateral dengan otoritas keuangan di sejumlah negara agar pelaku industri keuangan nasional dapat beroperasi di negar lain di Asia.
"Karena ada di antara bank-bank di Indonesia ingin buka di Korea misalnya, di Cina, kita harus payungi dengan kesepakatan bilateral dengan otoritas di sana," kata dia di Palembang, Kamis (23/10/2014) malam.
Komunikasi yang dibangun, lanjut dia, adalah mendorong otoritas keuangan di sejumlah negara untuk menerapkan prinsip resiprokal atau kesamaan derajat. Artinya setiap pembangunan satu cabang perbankan asing di Indonesia, maka Indonesia berhak membangun satu bank nasionalnya di negara tersebut.
"Kami di Otoritas berusaha memayungi dengan kebijakan, misalnya sekarang sedang bicara dengan Malaysia dan Singapura. Karena keluhannya kok susah nbanget buka kantor cabang di Singapura dan Malaysia," tegasnya.
Padahal, sejumlah Bank asal negara tersebut telah mendaratkan cakarnya di bumi pertiwi. Sebut saja Maybank asal Malaysia dan DBS Bank asal Singapura.
Dengan komunikasi tersebut, diharapkan Bank Indonesia memiliki keleluasaan akses yang sama untuk menggarap pasar di negara-negara asia.
Namun demikian, upaya ini, lanjut dia perlu mendapat dukungan dari pemangku kebijakan lainnya salah satunya dari pengelolaan sumberdaya manusia berkualitas.
"SDM (tenaga kerja) kita harus bisa bersaing. Karena nanti ada arus manusia bebas. Kalau SDM kita tidak siap, nanti kita cumaa bisa menerima SDM dari Malaysia, dan lain-lain. Selain itu juga perlu peningkatan kapasitas institusi, penguatan modal, penguatan expertise teknologi. Agar bisa bersaing dengan yang lain. Ini belum terlammbat. Masih bisa dilakukan," pungkasnya.
(dna/ang)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
