"Nggak boleh fiktif. Kalau fiktif, borgol!" ucap Basuki tegas.
Dia menyampaikan hal ini kala menjadi pembicara seminar nasional bertajuk 'Potret Infrastruktur Indonesia dan Harapan 5 Tahun ke Depan (Pembahasan Hasil Audit BPK RI)' di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Senin (23/3/2015).
Menurut Basuki, misi Kementerian PUPR era Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi serta mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan terpadu, pengorganisasian efesien, pelaksanaan tepat, dan pengawasan ketat.
"Nggak ada kata lain bagi yang fiktif, langsung borgol. Sama kalau narkoba, langsung pecat. Nggak ada proses-proses," tambah Basuki,
Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil memastikan ragam proyek infrastruktur dijalankan Kementerian PUPR sejauh ini berlangsung nyata.
"Temuan BPK, tidak ada satu pun kegiatan Kementerian PUPR yang fiktif," ucap Rizal yang disambut gemuruh tepuk tangan hadirin.
(bbn/hds)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
