Masalah Birokrasi, Hatta: Izinnya Satu Atap Tapi Jendelanya Banyak

Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Isran Noor mengakui masalah birokrasi di Indonesia yang membuat perizinan investasi berbelit-belit. Menurutnya sistem birokrasi di Indonesia yang berbelat belit akan menghambat investasi terutama di daerah.

Pernyataan itu dilontarkan Isran di depan Menko Perekonomian Hatta Rajasa saat membuka APKASI Investment and Summit di JIExpo Kemayoran Jakarta.


"Kesempatan untuk membangun nyatanya ada di daerah dan kabupaten yang mempunyai potensi yang luar biasa. Pameran ini dilakukan untuk mempromosikan potensi ekonomi, pariwisata yang belum secara optimal belum digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun banyak peraturan dan persoalan yang menghambat sehingga diperlukan perbaikan dalam rangka pembentukan ekonomi daerah," kata Isran, Rabu (15/5/2013).


Bagaimana tanggapan Hatta Rajasa menyikapi pernyataan Isran? Hatta mengungkapkan bahwa proses perizinan satu atap yang diterapkan pemerintah masih belum sesuai dan mempunyai kendala.


"Berikan izin itu kepada satu atap itu. Begitu dia (investor) datang sudah selesai di situ. Nggak boleh banyak. Nah disini masalahnya izin pintu nya satu, jendelanya banyak. Ini susah," ujar Hatta.


Secara lebih detail ia berpendapat bahwa daerah otonomi seharusnya sudah bisa mempromosikan investasi ke daerahnya masing-masing. Namun ia mengakui bahwa sistem satu atap belum berjalan mulus seperti yang diharapkan.


"Jadi nggak ada hambatan untuk promosikan daerahnya yang sebaik-baiknya di daerah menerapkan sistem satu pintu berjalan dengan baik. Menurut saya untuk memberikan kewenangan dalam hal perizinan dalam satu pintu itu yang terbaik. Problematikanya utama dalam investasi panjangnya rantai perizinan," katanya.


Ia mencontohkan lamanya jalur birokrasi di Indonesia adalah di sektor perizinan migas.


"Contohnya investasi migas maka eksplorasinya saja perlu 25 izin, kita berencana memotong menjadi 7 izin saja. Kalau 25 itu baru selesai 2 tahun selesai. Kalau eksplorasinya selesai dia mau produksi 25 lagi perizinan. Ini yang melelahkan karena panjang. Yang seharusnya sudah jadi kegiatan ekonomi, jadi duit maka 4 tahun lagi baru jadi duit," cetusnya.


(wij/hen)