"Kita menaikkan harga BBM tadi maka ada subsidi BBM yang diamankan, maka uang itu yang akan dipakai untuk menyelamatkan masyarakat miskin yang akan terkena dampak kenaikan," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dikutip dari situs PU, Jumat (17/5/2013)
Saat ini anggaran belanja pemerintah mengalami penghematan Rp 24,6 triliun yang akan dipergunakan untuk mengurangi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap rakyat miskin. Kementerian PU melakukan penghematan Rp 6,1 triliun.
Djoko menuturkan semua anggaran kementerian dipotong terkait kenaikan harga BBM dalam rangka efisiensi. Dari anggaran terkumpul itu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang terkena dampak dan sisanya akan dipakai untuk infrastruktur dasar.
Menurut Djoko Kementerian PU telah menyiapkan 3 program sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM.
Pertama, masyarakat miskin terutama di desa rawan air, di kampung nelayan, di pelabuhan perikanan yang tidak ada air. Rencananya akan digelontor air minum untuk mengatasi desa rawan air dan pelabuhan perikanan yang prosesnya memerlukan air baku.
Program tersebut masuk kedalam Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan SPAM (P4-SPAM), yang akan mencakup:
a) Masyarakat di desa nelayan (termasuk Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan) di 159 kawasan pada 28 provinsi dengan target tambahan kapasitas produksi sebesar 318 l/dt untuk pelayanan 159 ribu jiwa.
b) Masyarakat di daerah rawan air di 260 desa di 29 provinsi, dan 35 IKK di 10 provinsi dengan target tambahan kapasitas produksi sebesar 1.130 l/dt untuk pelayanan untuk 491 ribu jiwa.
c) Masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan melalui pemanfaatan sisa kapasitas 2.350 l/dt di 341 kawasan di 31 provinsi dengan target pelayanan 940 ribu jiwa.
Kedua, adalah jaringan irigasi di desa-desa, selain itu juga ada embung yang sangat disarankan karena embung ini sangat penting untuk persediaan air. Program ini masuk kedalam Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur SDA (P4-ISDA),
a) yang mencakup Masyarakat miskin di daerah rawan air (pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana penyedia Air Baku sebesar 5,02 M3/detik) di 27 Propinsi.
b) Masyarakat miskin di perdesaan (dukungan layanan irigasi dan rawa seluas 140.803 Ha serta pembangunan 111 buah embung) di 26 Provinsi.
c) Masyarakat miskin di kampung nelayan (pembangunan pengaman pantai dan normalisasi sungai) di 2 provinsi.
Ketiga, adalah pembangunan infrastruktur pedesaan. Program tersebut masuk kedalam Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP) yang cakupannya.
a) Masyarakat miskin di 2.450 desa (2.450 desa dari 8.230 desa dengan tingkat kemiskinan diatas 50%), sebesar Rp 350 juta/desa.
b) Masyarakat miskin di 1.200 kelurahan (1.200 kelurahan dari 1.435 kelurahan dengan tingkat kemiskinan di atas 40%), sebesar Rp 350 juta/kelurahan.
c) Masyarakat miskin di 6.040 desa penerima program PPIP Reguler 2013 sebesar Rp 100 juta/desa.
(hen/dnl)
