Pangkas Pertumbuhan Ekonomi 2013, Pemerintah Kena Kritik DPR

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai pemerintah terlalu pesimistis dalam melihat ekonomi tahun 2013. Sikap pesimistis ini terlihat dari asumsi makro pada APBN Perubahan 2013 yang sangat rendah dibanding APBN 2013.

Ketua Badan Anggaran Ahmadi Noor Supit menyebutkan contohnya pada kesepakatan komisi VII dan pemerintah, disepakati Indonesia Crude Price (ICP) US$108 per barel, lifting minyak 840 ribu bph dan lifting gas 1,2 juta bph (setara minyak)


"Jadi pemerintah saya lihat sangat tidak ingin mengambil risiko dengan menurunkan beberapa asumsi penting. Tercermin dari keputusan komisi VII ini. Kan cepat saja keputusannya, langsung ada 1 angka," kata Ahmadi dalam pembahasan APBN P 2013 dengan pemerintah di Komisi XI Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2013)


Menurut Ahmadi pemerintah seharusnya bersikap optimistis. Sehingga dapat memotivasi masyarakat dengan semangat dan kerja keras pemerintah.


"Kalau seperti ini kan tampak biasa-biasa saja kerjanya. Jadi perlu ada semangat atau kerja keras agar dapat dilihat oleh masyarakat," ucapnya.


Selain itu pemerintah juga menurunkan asumsi makro lainya. Seperti pertumbuhan ekonomi yang menjadi 6,2%, inflasi naik menjadi 7,2%, dan Nilai tukar Rupiah (NTR) terhadap dolar AS Rp 9600.


Sementara itu Anggota Banggar Dolfi OFP menyatakan target pertumbuhan ekonomi yang menjadi 6,2% dari 6,8% terlalu rendah. Ia menyarankan, pemerintah agar mengambil angka 6,5%.


"Saya rasa pemerintah dapat mencapai 6,5% karena banyak faktor yang bisa dimanfaatkan seperti belanja pemerintah dan penerimaan negara," kata Dolfi di kesempatan yang sama.


Pada rapat ini, pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alishjabana dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo. Pembahasan yang berlangsung dari pukul 11.00 WIB terlihat cukup panas. Hal ini disebabkan masih ada penolakan anggota DPR terhadap kesepakan dengan Komisi XI.


(hen/hen)